Penerangan Jalan Di Kota Di Subsidi Orang Desa, Kok Bisa?

Ini soal penerangan jalan di kota dan di desa.  Sepertinya ada ketimpangan. Kurang adil. Tidak adil. Atau menurut kacamata lain: sangat tidak adil.

Padahal setiap pemakai listrik, tanpa pandang bulu, di desa atau di kota, dikenai pajak yang nantinya akan digunakan untuk penerangan jalan. Atau ada yang sudah tidak asing menyebut-nyebut Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Pajak penerangan jalan
Ilustrasi penerangan jalan: pixabay.com

Belum ada revolusi mental di pemerintah tentang pemanfaatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Sepertinya belum ada/ belum banyak media yang membuat perbandingan. Media mungkin lebih suka fokus cari berita di kota dari pada di desa yang masih amburadul. Kurang tertata. Tapi di desa lah banyak fakta pembangunan yang tidak merata.

Ya, bagitulah desa. Dibilang pembangunan itu adil, masih belum. Bahkan lampu penerangan saja tidak merata antara desa dan kota.

Apalagi soal kondisi perekonomian, masih berupa teka-teki dan menjadi "game" buat mereka yang suka bermain "game" dengan harapan jadi pemenang dalam perlombaan: politik misalnya.

Kita pelajari soal PPJ yang saya katakan belum adil tadi.

Ada beberapa istilah tentang perlistrikan. Mulai objek pajak, wajib pajak, dll.
Berikut ini penjelasan tentang itu yang mengacu pada ortax.org

Pajak penerangan jalan 2
Penjelasan istilah perpajakan listrik: ortax.org

Besarnya pajak berbeda antara individu dan badan usaha. Ada 3 kategori menurut besarnya pajak listrik. Maksimal 10%.

Pajak penerangan jalan 2
Contoh ketentuan tarif pajak listrik: ortax.org

Sebagai contoh di Kabupaten Tuban bisa diakses dan download di jdih.tubankab.go.id.

Sekarang saya lanjut ke penjelasan soal alur PPJ.

Saya pakai bahasa sangat sederhana. Ini merupakan hasil saya bertanya kepada yang lebih paham dibanding saya. Karena sejak kecil saya gak paham meski bertanya kenapa kota terang benderang, desaku kok gelap gulita.

Saya baca banyak referensi, juga sedikit pahamnya. Jadi saya tanya saja ke narasumber yang lebih paham perihal PPJ.
Ilustrasinya pakai percakapan seperti ini kurang lebihnya.

Daerah (kota/kabupaten): "Heh PLN saya punya pajak namanya PPJ sebesar 6% dari tarif listrik yang dibayar oleh rakyat".

PLN: "Oke, saya bantu nampung pajaknya".
PLN: "Heh daerah, ini pajak dari rakyatmu setiap bulan dapat sekian. Silahkan".
Oooh iya Daerah, penerangan jalanmu habis 100 juta bulan ini".

Daerah:  "OK. Saya bayar".
(Daerah membayar menggunakan PPJ yang sudah dibayar rakyat melalui PLN)

Nah, penggunaan PPJ ini untuk pembayaran penerangan jalan dan juga perawatannya.

Sekarang dimana letak kurang adilnya?

Perlu kamu bandingkan pergi ke kota malam hari. Setelah itu berselancar ke desa. Semakin pelosok semakin bagus.

Apa yang kamu temukan?

Terang-gelap yang kontras. Jalan umum di kota terang benderang. Desa pelosok gelap gulita. Desa yang gak pelosok, lumayan terang dibanding pelosok,tapi lumayan gelap dibanding kota. Bahkan banyak desa yang tidak ada sama sekali penerangan jalannya. Kalaupun ada, kondisi mati yang tidak teropeni.

Bisa juga kamu buktikan jumlah tiang listrik antara jalan umum di desa dengan dikota. Lebih banyak mana? Kota? Yess,anda tidak salah lihat. Itulah faktanya.

Jika ditarik kesimpulan berdasar fakta tersebut, penerangan jalan lebih difokuskan di bangun di kota.

Jika disimpulkan lebih jauh lagi: orang desa yang membayar penerangan jalan di kota. Kehidupan orang kota dari segi listrik jalan umum, disokong orang desa.

Lalu, mengapa hal demikian terjadi?

Ada beberapa alasan.

Pertama, karena pusat pemerintahan ada di kota. Jadi pembangunan dimulai dari kota. Tapi hal ini rupanya sudah menjadi hal yang tak wajar dan kebablasan, sehingga ada ketimpangan jauh antara kota dengan desa. Perlu segera dihentikan! Pemerataan menjadi mutlak antara pembangunan kota dengan desa. Termasuk pembangunan dalam hal listrik penerangan jalan.

Kedua, kepolosan orang desa. Prinsip nrimo ing pandum jadi darah daging orang desa. Acuh dengan hasil pembangunan seperti apapun karena menerima dengan lapang. Selain itu juga karena pengaruh pendidikan orang desa yang rata-rata rendah, sehingga tidak ada keberanian berkomentar.

Lalu, apa pentingnya lampu penerangan jalan hingga harus diperjuangkan?

Salah satu peran listrik penerangan jalan, adalah meningkatkan produktivitas masyarakat. Kalau di desa ada penerangan jalan yang memadai, bisa mudah dalam melakukan kegiatan, misalnya mengangkut hasil panen, dll.

Share

0 Response to "Penerangan Jalan Di Kota Di Subsidi Orang Desa, Kok Bisa?"

Post a Comment

Mulutmu harimaumu. Oleh karena itu jaga komentarmu 😉

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel